Daftar Peraturan Perpajakan yang Berlaku Mulai Januari 2009

Posted On Februari 23, 2009

Filed under Perpajakan

Comments Dropped leave a response

Daftar Peraturan Perpajakan yang Berlaku Mulai Januari 2009 Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perpajakan baru selama Januari 2009. Apa saja? Berikut daftar lengkap peraturan baru yang berlaku mulai Januari 2009. Jangan ada yang terlewatkan.

1. DJP menegaskan bahwa WNI yang bekerja di Luar Negeri lebih dari 183 hari adalah Wajib Pajak Luar Negeri. Maka atas Penghasilan yang diterima/diperoleh di Luar Negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia. (PER-02/PJ./2009)

2. Sesuai dengan PMK No.210/PMK03/2008, maka Badan usaha yang bergerak di bidang industri rokok tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Dengan kata lain, mulai 1 Januari 2009 distributor Rokok tidak lagi dikenakan PPh final dan wajib melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2008, Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pengalihan tahan dan bangunan (Pengusaha Real Estate/developer) kembali dikenakan PPh Final 5% dan 1% untuk Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana, mulai 1 Januari 2009.

4. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 bulan. (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008).

5. Apabila SPT Tahunan PPh yang dilaporkan dalam rangka sunset policy merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan matematis. Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Himbauan (SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbauan ini, dan pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas Sunset Policy. (Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008).

6. Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tariff PPh sebesar 5%, apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 Pihak, dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% Ketentuan ini berlaku surut mulai 1 Januari 2008 (Permenkeu No. 238/PMK.03/2008).

7.Mulai 1 Januari 2009 PPN atas Impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu tidak lagi ditanggung oleh pemerintah (Permenkeu No. 234/PMK.011/2008).

8. Fasilitas perpajakan dan kepabeanan seperti pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22, bagi Pengusaha di bintan dan pulau karimun yang seharusnya berakhir tanggal 30 Desember 2008, diperpanjang dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.011/2009 .

9. Melalui Permenkeu No. 215/PMK.03/2008, pemerintah menambah lagi jumlah organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi international, yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak.

10. Data atau keterangan yang disamapaikan dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tidak bisa dibatalkan dan dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan (SE–67 /PJ/2008).Data disusun oleh Tim konsultan pajak PB&Co Sumber : DetikFInance / Jumat, 06/02/2009 10:15

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s